BAB OTONOMI DAERAH
Berilah tanda Silang (x) pada huruf a ,b ,c , atau d pada jawaban yang paling benar.
1.
Hak , wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
adalah pengertian….
a.
Daerah otonom
b.
Otonomi daerah
c.
Kewenangan daerah
d.
Tugas pembantuan
2.
Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam
ketetapan MPR RI No….
a.
XV / MPR/ 1997
b.
XVI/MPR/1997
c.
XV/MPR/1998
d.
XVI/MPR/1998
3.
Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan . Ketentuan ini tercantum dalam….
a.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (2)
b.
UUD 1945 Pasal 19 ayat(2)
c.
UURI No. 32 Tahun 2004 Pasal 18
d.
UURI No. 32 Tahun 2004 Pasal 19
4.
Tugas dan wewenang kepala daerah, antara lain….
a.
Meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat
b.
Menyusun anggaran pendapatan daerah
c.
Menyusun dan menetapkan peraturan daerah
d.
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
5.
Daerah yang secara utuh melaksanakan asas
desentralisasi adalah….
a.
Desa
b.
Kota
c.
Provinsi
d.
Kota/kabupaten
6.
Hakikat otonomi daerah adalah…
a.
Daerah berhak membentuk sendiri pemerintah pusat
b.
Daerah berhak mengatur urusan rumah tangga
sendiri
c.
Pemerintah daerah membantu pemerintah pusat
d.
Pemerintah pusat tidak berhak mencampuri
7.
Otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun...
a.
1998
b.
1999
c.
2000
d.
2001
8.
Sumber dana utama bagi pembangunan nasional di
Indonesia yang berasal dari rakyat terutama…
a.
Devisa impor
b.
Ekspor- impor
c.
Jasa
d.
Pajak
9.
Sukses tidaknya pembangunan nasional sangat tergantung
pada…
a.
Pemerintah
b.
Bangsa/negara
c.
Masyarakat
d.
Segenap masyarakat Indonesia
10.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah
desa dilakukan oleh…
a.
Badan Perwakilan Desa
b.
Lembaga Musyawarah Desa
c.
Anggota masyarakat desa
d.
Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa
11.
Alat kelengkapan DPRD terdiri dari…
a.
Pimpinan , komisi, dan panitia anggaran
b.
Pimpinan, wakil pimpinan, dan komisi
c.
Ketua, komisi, dan panitia khusus
d.
Pimpinan, komisi, dan panitia ad boc
12.
Berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bahwa otonomi daerah harus dilaksanakan dalam
semangat negara…
a.
Federasi
b.
Kesatuan
c.
Serikat
d.
Kondeferasi
13.
Dalam pemilihan kepala daerah, asas pemilihan
umum yang dipakai adalah…
a.
Luber dan tegas
b.
Luber dan jurdil
c.
Keadilan dan demokratis
d.
Kejujuran dan transparansi
14.
Kebijakan yang menyangkut kepentingan orang
banyak disebut….
a.
Kebijakan moneter
b.
Kebijakan luar negeri
c.
Kebijakan public
d.
Kebijakan fiscal
15.
Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2004 mengatur
tentang….
a.
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
b.
Dana Perimbangan
c.
Tugas pembantuan
d.
Pinjaman daerah
16.
Berikut yang bukan merupakan pendapatan asli
daerah adalah…
a.
Retribusi
b.
Jasa giro
c.
Pendapatan bangsa
d.
Pajak listrik
17.
Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan
rumah tangga sendiri adalah negara kesatuan dengan system….
a.
Sentralisasi
b.
Desentralisasi
c.
Sekonsentrasi
d.
Otonomi
18.
Suatu peraturan daerah dikatakan sah apabila...
a.
Dinyatakan telah berlaku
b.
Diajukan atau diputuskan dalam bidang DPRD
c.
Diumumkan kepada masyarakat umum
d.
Disetujui DPRD dan disahkan kepala daerah
19.
Dalam menyelenggarakan pemerintah daerah
digunakan prinsip….
a.
Otonomi seluas luasnya dan otonomi nyata
b.
Otonomi nyata dan desentralisasi
c.
Kepercayaan dan kemandirian
d.
Otonomi nyata dan tugas pembantuan
20.
Berdasarkan ketentuan mengenasi pemerintahan
daerah, terdapat daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintahpusat,
yaitu…..
a.
Indonesia bagian timur
b.
Kalimantan Timur
c.
Sulawesi Tenggara
d.
Nangroe Aceh Darussalam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar